KEPALA SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH 7 KOTA MAKASSAR MENGANGGAP RENCANA (PPN) BIDANG PENDIDIKAN DAPAT MENGANCAM PEMULIHAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Kota Makassar menganggap rencana   (PPN) bidang Pendidikan dapat mengancam pemulihan pendidikan sekolah swasta.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Kota Makassar Sabri. S.Pd mengatakan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan dapat mengancam pemulihan keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan sekolah swasta yang terdampak covid-019. maka tidak boleh diteruskan.

Menurut dia, dengan tegas menolak atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencana ini dapat memicu biaya Pendidikan semakin tingggi sehingga mengancam upaya Indonesia untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia(SDM).

"Dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan, Selain itu, pengenaan PPN dinilai akan mempersempit akses kepada pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang ada di kota Makassar," Pasalnya, dunia pendidikan kita hari ini masih menghadapi beberapa persoalan seperti akses maupun mutu pendidikan yang belum merata, peningkatan drop out dan penurunan kemampuan belajar.

Ia menuturkan banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, sulit untuk bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Sebab, sekolah maupun guru sangat bergantung kepada pendapatan orang tua murid yang juga terganggu pandemi covid-19.

Oleh sebab itu, ia berharap semua pihak untuk mengawal proses pembahasan rencana pungutan PPN pada sekolah . karena kebijakan PPN dapat mematikan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

Sabri menambahkan, Pemerintah seharusnya justru perlu berterima kasih kepada sekolah swasta penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya, bukan malah membebani dengan PPN yang selama ini juga terdampak oleh covid 19. Ujarnya”